PALEMBANG (Negerikunews.click) – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (15/04/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan dipimpin langsung oleh pimpinan Pansus III dan dihadiri anggota pansus bersama jajaran OPD terkait, di antaranya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus III menyoroti sejumlah program prioritas Pemprov Sumsel, terutama terkait posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Anggota pansus mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), distribusi pupuk subsidi, hingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani selama tahun 2025.
Menurut pimpinan rapat, DPRD ingin memastikan bahwa capaian produksi pertanian yang tertuang dalam laporan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di lapangan.
“LKPJ tidak hanya berbicara soal angka statistik, tetapi harus mencerminkan kondisi riil dan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani,” ujar pimpinan rapat.
Selain sektor pertanian, pembahasan juga menyinggung langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi komoditas pokok di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Pansus III meminta penjelasan detail dari Dinas Ketahanan Pangan terkait program pengendalian harga dan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah dinamika ekonomi daerah.
Rapat tersebut merupakan bagian dari tahapan evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum nantinya disusun rekomendasi resmi DPRD Sumsel yang akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Melalui pembahasan itu, Pansus III berharap seluruh OPD dapat menyampaikan data secara terbuka, akurat, dan transparan agar hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang.
DPRD Sumsel menilai evaluasi LKPJ penting dilakukan guna memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor strategis. (rd)
