PALEMBANG (Negerikunews.click) — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2027 yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (14/04/2026).
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan saat ini berada dalam fase transformasi pembangunan yang membutuhkan pola kepemimpinan lebih cepat, adaptif, dan tetap berorientasi pada akuntabilitas.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk mampu melakukan percepatan program secara efektif tanpa keluar dari koridor regulasi yang berlaku.
“Sumatera Selatan sedang berada dalam fase perubahan besar. Kita harus mampu bergerak lebih cepat, inovatif, dan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Herman Deru.
Ia menyoroti sejumlah aturan mandatory yang menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait sektor infrastruktur, pendidikan, dan pembatasan belanja pegawai yang kini semakin ketat.
Herman Deru menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan belanja daerah hingga maksimal 30 persen menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan program strategis pembangunan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi agar program prioritas tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan anggaran.
“Provinsi harus menjadi penghubung yang kuat antara pemerintah pusat dengan kabupaten dan kota. Karena itu, sinkronisasi program menjadi hal penting agar pembangunan berjalan efektif,” katanya.
Selain persoalan efisiensi anggaran, Herman Deru juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada kesejahteraan para tenaga pendidikan.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel kepada daerah agar mampu melakukan improvisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tujuan kita sederhana, bagaimana dengan biaya yang efisien tetapi mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan Sumsel.
Menurut Bima Arya, sejumlah indikator makro daerah menunjukkan hasil positif, mulai dari inflasi yang terkendali, penanganan stunting yang dinilai baik secara nasional, hingga kemampuan fiskal daerah yang terus menguat.
Ia juga menilai Sumsel memiliki kapasitas pendapatan daerah yang cukup baik karena nilai Pendapatan Asli Daerah disebut mampu melampaui dana transfer dari pemerintah pusat.
“Capaian ini harus terus dijaga dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan konsisten menjauhi praktik korupsi,” ujar Bima Arya.
Kegiatan Musrenbang tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama dalam menyusun arah pembangunan Sumsel ke depan.
Acara turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti, para bupati dan wali kota se-Sumsel, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. (rd)
