LUBUKLINGGAU (Negerikunews.click) – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan reses ke wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, dan Lubuklinggau, Kamis (12/02/2026), guna menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi sektor pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Sumsel mendatangi enam sekolah, termasuk SMAN 5 Lubuklinggau, untuk melihat secara langsung sarana pendidikan dan proses belajar mengajar di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Sumsel, Toyeb Rakembang, mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah SMA di Muratara dan Musi Rawas masih memerlukan perhatian serius, terutama dari sisi infrastruktur bangunan sekolah.
Menurutnya, kondisi sekolah di Kota Lubuklinggau relatif lebih baik dibandingkan daerah lain seperti Muratara dan Musi Rawas yang masih menghadapi banyak keterbatasan fasilitas pendidikan.
“Kalau di Lubuklinggau kondisi sekolah cukup baik, tetapi di Muratara dan Musi Rawas masih banyak yang perlu perhatian dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Toyeb juga menilai pengelolaan SMA oleh pemerintah provinsi membuat pengawasan terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil menjadi kurang maksimal dibandingkan ketika masih berada di bawah kewenangan kabupaten/kota.
“Dulu saat dikelola kabupaten/kota, pengawasan lebih dekat dan kondisi sekolah lebih mudah dipantau. Sekarang jaraknya lebih jauh,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD Sumsel juga menyoroti aspek administrasi sekolah dan kondisi tenaga pendidik. Di wilayah Lubuklinggau, jumlah guru dinilai cukup memadai, namun di kawasan seperti Rawas Ulu dan Muratara masih banyak tenaga pengajar yang mengeluhkan akses lokasi serta rendahnya penghasilan PPPK paruh waktu.
Toyeb menyebut sebagian guru hanya menerima honor berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, kondisi yang dinilai belum sebanding dengan tantangan tugas di daerah terpencil.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran serta perubahan sistem penggajian PPPK yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setelah sebelumnya didukung pemerintah pusat.
“Situasi APBN saat ini membuat pembiayaan PPPK harus ditanggung daerah masing-masing. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Toyeb menekankan pentingnya penguatan potensi daerah agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada bantuan pusat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembangunan.
Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah penting untuk menutupi berbagai kebutuhan sektor pendidikan di masa mendatang.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada pusat. Harapannya ke depan APBD daerah mampu membantu memenuhi kekurangan yang ada,” pungkasnya. (rd)
