SUMSEL (Negerikunews.click) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mematangkan skema penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan berlaku setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan diimplementasikan secara selektif dengan mempertimbangkan efektivitas kerja dan pelayanan publik.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan kebijakan tersebut secara seragam untuk seluruh ASN. Saat ini, Pemprov masih menyusun mekanisme teknis agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Ia menyebut, posisi strategis seperti pejabat pimpinan tinggi pratama—termasuk kepala dinas, asisten, dan kepala biro—kemungkinan besar tetap menjalankan tugas dari kantor karena kebutuhan koordinasi yang intens.
“WFH tetap mengikuti kebijakan yang ada, namun perlu penyesuaian. Untuk jabatan tertentu tetap bekerja dari kantor agar koordinasi tidak terganggu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, keberadaan pimpinan di kantor juga akan berdampak pada pola kerja staf. Sebagian pegawai tetap harus hadir untuk mendukung kelancaran operasional dan memastikan roda organisasi berjalan normal.
Untuk itu, penyusunan aturan teknis kini tengah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan. Pengaturan ini akan mencakup pembagian proporsi kerja antara WFH dan work from office (WFO), sekaligus menjadi pedoman resmi bagi seluruh perangkat daerah.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah memastikan tidak akan terjadi gangguan berarti. Sistem kerja akan diatur melalui skema sif atau penjadwalan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal.
Herman Deru menekankan bahwa kebijakan WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja aparatur. Ia meminta seluruh ASN tetap menjaga produktivitas dan profesionalisme, meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda.
Selain itu, kebijakan ini juga dinilai memiliki potensi efisiensi, terutama dalam pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun demikian, ia mengingatkan agar langkah penghematan tersebut tidak berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Efisiensi itu penting, tetapi jangan sampai justru memperlambat perputaran ekonomi. Ini yang sedang kita pertimbangkan secara matang,” katanya.
Pemprov Sumsel memastikan kebijakan ini tetap mengacu pada arahan pemerintah pusat, namun penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara efisiensi kerja, kualitas layanan publik, dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. (rd)
