Palembang – ( NegerikuNews.click ) – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Sumsel yang digelar di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel dan diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Cik Ujang menegaskan pentingnya peran UKPBJ dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.
Ia menekankan bahwa keberadaan UKPBJ di setiap daerah tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga harus menjadi pusat keunggulan (center of excellence) yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 harus benar-benar dijalankan. Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga bersih dari praktik yang merugikan negara. UKPBJ di Sumsel harus bisa menjadi contoh penerapan tata kelola yang baik,” ujar Cik Ujang.
Wagub juga menyampaikan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
Sebab, belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, terbuka, serta berorientasi pada hasil.
Rakor UKPBJ ini juga diisi dengan diskusi panel dan paparan dari para pakar serta praktisi pengadaan.
Topik yang dibahas mencakup penerapan digitalisasi sistem pengadaan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, hingga upaya pencegahan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan sinergi antar-daerah di Sumsel dalam menjalankan proses pengadaan yang lebih modern, efisien, serta sesuai dengan regulasi terbaru.
Dengan begitu, Sumatera Selatan dapat menjadi salah satu provinsi yang mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
