PALEMBANG – ( NegerikuNews.click ) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengungkapkan ada tujuh program prioritas yang akan dijalankannya bersama Wakil Gubernur H Cik Ujang dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumsel. Hal itu diungkapkan Herman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Senin (28/4). Herman Deru mengatakan program yang pertama adalah kualitas SDM yang berdaya saing lewat peningkatan kesehatan, pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga, dan penyandang disabilitas.
Kedua, adalah ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelajutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi, dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. “Ketiga, ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ungkap dia. Herman Deru meneruskan keempat adalah pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintergrasi antar kabupaten dan kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkunggan.
Kemudian, kelima adalah kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan. Keenam, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas.
“Ketujuh, kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal,” ujar Herman Deru. Menurutnya, Musrenbang 2025 dalam rangka penyusunan RKPD adalah awal dari pembangunan daerah. Melalui RKPD ini diharapkan ada kesamaan pandangan, kesamaan gerak dan kesamaan aksi bagi Bupati/Walikota. Karena itu, Bupati/Walikota di Sumsel harus tahu bahwa bingkai besar mereka adalah Sumsel dan Sumsel juga menuju bingkai besar nasional.
Hal itu diistilahkannya sebagai hierarki dalam pelaksanaan pembangunan. Herman Deru mengatakan Musrenbang RKPD ini penting dilakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. “Setiap pekerjaan yang sukses selalu diawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data. Rencana tanpa ada data hasilnya juga akan sporadis,” ujar HD.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE mengatakan mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam dalam penyusunan RKPd 2026. Di mana Pemda telah menetapkan tema pembangunan yaitu “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan” yang mereka cermati juga ikut mendukung tema dalam rencana awal RKP 2026. Mereka juga mencermati bahwa berbagai indikator makro yang dijabarkan kepala Bappeda, yang telah disusun adalah untuk mencapai atau menjadi bagian memperkuat agregat target nasional dengan memperhatikan SDA maupun kemampuan dan potensi yang ada di Provinsi Sumsel.
“Konsistensi ini, kami titipkan kepada jajaran Pemprov Sumsel sebagai wakil pusat di daerah untuk bersama-sama memfasilitasi proses pembinaan umum dan urusan pemerintahan 17 kab/kota agar rencana pembangunan kab/kota juga dapat disusun selaras dengan tema nasional maupun tema provinsi 2026,” jelasnya. Dalam Musrenbang 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026 yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Dr. Raden Siliwanti, MPIA, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, H. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, S.E., Μ.Μ. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Dr. Ratu Tenny Leriva, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumsel, Lidyawati Cik Ujang.(mrk/jpnn)
